Percepatan proyek MRT gagal

 

JAKARTA: Rencana Pemprov DKI mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik proyek mass rapid transit (MRT) dari jadwal semula 2010 menjadi 2009 dipastikan gagal karena miskoordinasi dengan Departemen Perhubungan.

Miskoordinasi itu terjadi karena pada saat pemprov berencana mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik proyek tersebut, Departemen Perhubungan memilih bertahan pada jadwal semula dalam melaksanakan pekerjaan desain dasarnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Eddi Santosa mengatakan rencana gubernur mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik MRT harus dipahami sebagai komitmen tinggi pemprov dalam mewujudkan salah satu moda transportasi massal tersebut.

“Perlu kerja keras antara pemprov dan Dephub dalam koordinasi pembangunan MRT. Pesan gubernur, kian cepat basic desain selesai, kian cepat pula konstruksi bisa dimulai. Dan yang buat desain Dephub, kami buat konstruksi,” ujarnya kemarin.

Rencana percepatan pembangunan fisik MRT dari 2010 ke 2009 dicetuskan Gubernur DKI Fauzi Bowo pada awal Oktober, dalam pidato pengantarnya untuk Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2009 ke DPRD DKI.

Dalam pidato itu, gubernur menegaskan percepatan pekerjaan fisik MRT menjadi kebutuhan mendesak terutama untuk meminimalisasi risiko yang berpotensi muncul dari sisi kompleksitas permasalahan sistem transportasi di Ibu Kota.

Namun, perkembangan terakhir, Dephub tetap mengerjakan desain dasar MRT dengan jadwal semula, yakni dari Januari 2009 ke Maret 2010. Pekerjaan fisik MRT itu sendiri hanya bisa dilaksanakan setelah desain dasarnya rampung.

Adapun dari tender yang digelar Dephub, sudah terdapat paling sedikit tiga konsorsium perusahaan yang mendaftar, yaitu Nippon Koei, Katahira & Engineers International dan Pacific Consultants International. Belakangan, yang terakhir didiskualifikasi karena bermasalah.

Kepastian rampungnya desain dasar MRT itu diungkapkan Senior Representative Japan International Cooperation Agency Perwakilan Indonesia Mizuno Takashi dan Dirjen Perkeretaapian Dephub Wendy Aritonang, awal pekan ini. (Bisnis, 10 November)

Wendy sendiri ketika ditemui kemarin mengatakan Dephub tidak bertanggung jawab dalam tender pengerjaan fisik MRT jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas. Sebab, pekerjaan fisik proyek itu dilaksanakan pemprov.

Kerja keras

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis mengatakan pemprov harus kerja keras ekstra dan memiliki argumentasi kuat untuk melakukan pendekatan dengan Dephub guna mendukung percepatan pembangunan fisik MRT.

“Selain kendala koordinasi ini, kendala di lapangan juga terkadang tidak pasti. Namun, kalaupun percepatan seperti rencana pemprov sudah dipastikan gagal, kami berharap semua bisa berjalan sesuai dengan jadwal semula.”

Dimintai tanggapannya, Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Ahmad Haryadi mengatakan sejalan dengan rencana percepatan itu, pemprov melalui APBD 2009 mempersiapkan aspek pendanaan penyediaan lahan dan juga pembangunan konstruksi fisik secara bersamaan.

Masih terkait dengan anggaran MRT, Ketua Komisi D DPRD Sayogo Hendrosubroto (F-PDIP) menilai dana Rp91,5 miliar yang disiapkan di APBD 2009 sebagai cicilan pinjaman seharusnya bisa ditangguhkan.

Pasalnya, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai kapan proyek itu dimulai. Meski, DKI sudah memiliki rencana pembiayaannya. (lihat ilustrasi)(fita indah maulani) (mia.chitra @bisnis.co.id)

 

Oleh Mia Chitra Dinisari

Source: Bisnis Indonesia