Nasib Proyek Monorel Makin Tak Jelas

by : Rizky Andriati Pohan

Gubernur DKI akui krisis keuangan global mempersulit kelanjutan proyek monorel

Krisis keuangan dunia mulai berimbas pada sejumlah proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Salah satunya adalah proyek Monorel. Setelah mandek selama empat tahun, Pemerintah Provinsi DKI belum juga kunjung mengambil alih megaproyek ini karena kesulitan pendanaan.

“Belum lah. Dananya sulit sekali. Apalagi krisis global seperti sekarang ini,” kata Gubernur DKI Fauzi Bowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/10).

Sebelumnya sejumlah investor dalam dan luar negeri memang telah menyatakan minat untuk melanjutkan proyek pembangunan moda transportasi massal ini. Namun Fauzi mengakui hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari para calon investor tersebut. Sementara di satu sisi, pembiayaan dengan menggandalkan anggaran negara apalagi anggaran daerah ia nilai juga tidak memungkinkan. “Saya tidak mau memberikan janji-janji mimpi kalau proyek ini tidak mungkin dilaksanakan,” ujarnya.

Meski berharap proyek ini bisa terus berlanjut, namun ia juga tidak menjelaskan sampai kapan pihaknya akan menghentikan rencana pengambilalihan itu.

Proyek Monorel sebenarnya merupakan tanggung jawab PT Jakarta Monorail (PT JM) selaku konsorsium yang memenangkan tender. Namun dalam perjalannya, para pemegang saham satu persatu mengundurkan diri karena ketidakjelasan proyek.

Bank Dunia sempat menyatakan minat, dengan syarat proyek ini diambilalih oleh pemerintah bukan dikerjakan swasta. Lagi-lagi, belum juga kunjung ada kejelasan. “Itu yang harus diupdate. Mungkin dulu tertarik, tapi sekarang belum tentu. Kayak PT JM dulu bilang ada investor yang tertarik, tapi sampai sekarang juga tidak terbukti. Saya tidak mau menebar mimpi,” tutur  Fauzi.

Sementara itu anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sutanto Soehodho mengakui, proyek monorel memang tidak menguntungkan jika dilihat dari sisi bisnis. Sebab menurutnya, keinginan pemerintah membangun infrastruktur publik tidak sejalan dengan motivasi swasta yang cenderung lebih ingin mengeruk keuntungan.

Dua sisi yang bertolak belakang itu sangat tidak mungkin dipenuhi kecuali pemerintah ikut terlibat. “Saya pikir studi kelayakan itu yang harus dilakukan. Ambilalih banyak konsekuensinya. Harus dihitung apa kekurangannya, kelebihannya,” terang Sutanto. Jika pemerintah tidak sanggup, memang bisa saja proyek ini kembali diserahkan kepada swasta. Namun ia menegaskan, perlu ada jaminan dari pemerintah bahwa proyek ini bisa dilanjutkan tidak seperti sekarang ini tanpa ada kejelasan.

Untuk mendapat kondisi itu, perlu dicek secara mendalam bagaimana latarbelakang perusahaan. “Harus benar-benar yang memiliki kompetensi. Dari segi kualitas dan modal,” tegasnya.

Sejak dimulai tahun 2004 lalu, proyek yang membutuhkan biaya hingga US$480 juta itu hanya meninggalkan tiang pancang. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, kawasan Bendungan Hilir hingga Senayan. Dalam rancangannya, proyek monorel akan dibangun dalam dua jalur. Jalur hijau (green line) sepanjang 14,3 km dengan 14 stasiun.

Dari Jalan Rasuna Said-Gatot Subroto-Sudirman Business Distrik-Senayan hingga Pejompongan. Sedangkan jalur biru (blue line) sepanjang 13,5 km dengan 11 stasiun pemberhentian mulai dari Kampung Melayu, Jakarta Timur hingga Roxy, Jakarta Barat. Satu kereta monorel memiliki kapasitas 124 orang duduk dan 326 penumpang berdiri.

Tak Perlu Perpres

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan proyek mass rapid transit (MRT) dan rel jalur ganda tidak membutuhkan peraturan presiden (perpres). “Kalau apa-apa perpres, apa-apa inpres, ya repot,” kata Hatta di Istana Negara, Jumat (17/10).

Hatta mengemukakan hal ini menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat yang mengatakan perlu adanya Perpres untuk kelanjutan proyek MRT.

Hatta mengatakan, proyek tersebut sudah memiliki payung hukum yang lengkap. “Menurut pandangan saya, sudah selesai persoalan MRT kalau kita melihat dari produk regulasinya. Apalagi? Undang-undangnya ada. Di dalam aturan itu, pemda sendiri membentuk katakanlah badan usaha. Aturan di mana porsi pemerintah pusat, departemen perhubungan dan pemerintah DKI juga sudah ada,” kata Hatta. Terlebih lagi MRT juga sudah diatur dalam tatanan sistem transportasi nasional.

Pada kesempatan itu, Hatta justru mengkritisi proyek tersebut yang penyelesaiannya memakan banyak waktu. “MRT lama sekali penyelesaiannya,” katanya.

Hatta melihat, sebenarnya proyek ini masih terkendala pembebasan lahan saja. Namun permasalahan itu pun seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah karena Pemda DKI sudah membuat tim pembebasan lahan.

“Saya kira harusnya itu bisa selesai. Karena MRT dan terutama rel jalur ganda itu vital sekali. Sehari sekitar 500 ribu yang naik kereta rel listrik Jabotabek,” katanya. Terlebih lagi Departemen Perhubungan memiliki target untuk menaikkan angka pengguna rel jalur ganda mencapai dua juta. “Itu tidak mungkin bila jalur ganda dan MRTnya juga tdk selesai,” katanya. Hingga akhir pekan ini, Sekretariat Negara belum menerima usulan Pemprov DKI mengenai hal tersebut.

Meita Annissa/ Rizky Andriati Pohan

Jakarta Gandeng Rusia Untuk Kembangkan Manajemen Transportasi Massal

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta kembali mewacanakan pengembangkan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT). Kali ini, pihaknya mengandeng pemerintah Rusia untuk  menejemen pengelolaannya.

” Untuk pembangunanya, kita sudah kerja sama dengan pemerintah Jepang,” ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Senin (13/10).

Fauzi mengatakan, dalam kerja sama tersebut pihaknya ingin mempelajari bagaimana pengelolaan yang lebih efisien, termasuk dengan memformulasikannya dengan sistem subsidi yang efektif.

Adapun kerja sama ini sendiri menurutnya sudah tercantum dalam nota kesepahaman yang ditandatangi Fauzi dalam lawatan ke Moskow 2 sampai 12 Oktober lalu dan berlangsung selama tiga tahun.

Selain berguru dalam hal pengelolaan MRT, Fauzi menambahkan dibicarakan juga mengenai kemungkinan bersama-sama mencari peluang pendanaan.

“Mereka juga menyatakan berminat untuk ikut tender di Jakarta dan saya bilang silakan saja, karena ini sifatnya terbuka,” terang Fauzi.(Ant)

Source: Jurnal Nasional