News on MRT Jakarta

the unofficial blog of MRT Jakarta Projects

Archive for the ‘bisnis.com’ Category

Pemprov tetap suntik Rp105 miliar ke PT MRT

leave a comment »

JAKARTA: Pemprov DKI akan tetap mengalokasikan dana Rp105 miliar untuk anggaran kerja PT MRT Jakarta sebagai pengelola kereta mass rapid transit (MRT), meski Fraksi PDIP DPRD DKI mengusulkan penundaan pengalokasian dana tersebut.

Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan alokasi dana untuk PT MRT Jakarta melalui APBD 2009 itu tak perlu ditangguhkan karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.07/2008 per 6 November 2008 tentang Hibah Daerah.

“Itu peraturan yang memperkuat Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan begitu, masalah hibah sudah selesai, sehingga dapat ditindaklanjuti proses pencairan dana,” ujarnya dalam paripurna DPRD, kemarin.

Fraksi PDIP DPRD sebelumnya menilai anggaran yang disiapkan pemprov untuk PT MRT di APBD 2009 seharusnya bisa ditangguhkan karena hingga kini belum ada kejelasan yang pasti dari pemerintah pusat mengenai kapan proyek itu bisa dimulai. 

“Lebih baik pemprov konsentrasi ke busway dan jalan rusak. Jangan sampai seperti monorel yang tidak jelas kelanjutannya,” ujar anggota fraksi PDIP? Sayogo Hendrosubroto dalam paripurna DPRD awal pekan ini.

Gubernur menekankan pemprov juga telah mengalokasikan dana pembebasan lahan untuk depo dan jalur MRT pada APBD 2009, sebab, proyek MRT itu lebih berpotensi rampung tepat waktu dibandingkan proyek monorel yang mangkrak akibat masalah pembiayaan. 

Pasalnya, proyek MRT merupakan proyek yang pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah dengan komitmen pinjaman dari Pemerintah Jepang. 

“Saat ini, prosesnya sudah masuk ke tahap penyusunan desain dasar di Departemen Perhubungan,” katanya.

Fauzi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 103/2007 tentang Pola Transportasi Makro DKI, di samping MRT pengembangan busway juga akan dilakukan dengan evaluasi aspek layanan seperti kapasitas angkut, dan tiket.

Dana hibah

Direktur Utama PT MRT Jakarta Eddi Santosa mengatakan hingga saat ini sudah ada dana hibah Rp163 miliar dari Pemerintah Jepang. Perinciannya, Rp100 miliar diserahkan kepada Departemen Perhubungan dan Rp63 miliar untuk PT MRT Jakarta

Dana hibah itu, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PMK 169/2008, digunakan untuk konsultasi pelelangan, dan peningkatan kapasitas untuk staf, membangun sistem dan prosedur perusahaan, serta sistem teknologi informasi untuk penguatan administrasi.

“Selain itu, dana ini juga akan kami pakai untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, menyempurnakan sistem pengetahuan, melaksanakan fungsi counterpart bersama Dephub dalam desain dasar, dan menyiapkan implementasi pinjaman tahap ke-dua,” katanya.

Saat ini, PT MRT Jakarta mendapat modal Rp50 miliar dari pemegang saham yakni dari Pemprov DKI sebesar Rp49,5 miliar dan PD Pasar Jaya Rp0,5 miliar. Kedua penyertaan modal ini disetujui dalam APBD Perubahan 2008.

Oleh Mia Chitra Dinisari

Source: Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

November 13, 2008 at 1:17 am

Posted in bisnis.com

Tagged with ,

Percepatan proyek MRT gagal

leave a comment »

 

JAKARTA: Rencana Pemprov DKI mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik proyek mass rapid transit (MRT) dari jadwal semula 2010 menjadi 2009 dipastikan gagal karena miskoordinasi dengan Departemen Perhubungan.

Miskoordinasi itu terjadi karena pada saat pemprov berencana mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik proyek tersebut, Departemen Perhubungan memilih bertahan pada jadwal semula dalam melaksanakan pekerjaan desain dasarnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Eddi Santosa mengatakan rencana gubernur mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik MRT harus dipahami sebagai komitmen tinggi pemprov dalam mewujudkan salah satu moda transportasi massal tersebut.

“Perlu kerja keras antara pemprov dan Dephub dalam koordinasi pembangunan MRT. Pesan gubernur, kian cepat basic desain selesai, kian cepat pula konstruksi bisa dimulai. Dan yang buat desain Dephub, kami buat konstruksi,” ujarnya kemarin.

Rencana percepatan pembangunan fisik MRT dari 2010 ke 2009 dicetuskan Gubernur DKI Fauzi Bowo pada awal Oktober, dalam pidato pengantarnya untuk Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2009 ke DPRD DKI.

Dalam pidato itu, gubernur menegaskan percepatan pekerjaan fisik MRT menjadi kebutuhan mendesak terutama untuk meminimalisasi risiko yang berpotensi muncul dari sisi kompleksitas permasalahan sistem transportasi di Ibu Kota.

Namun, perkembangan terakhir, Dephub tetap mengerjakan desain dasar MRT dengan jadwal semula, yakni dari Januari 2009 ke Maret 2010. Pekerjaan fisik MRT itu sendiri hanya bisa dilaksanakan setelah desain dasarnya rampung.

Adapun dari tender yang digelar Dephub, sudah terdapat paling sedikit tiga konsorsium perusahaan yang mendaftar, yaitu Nippon Koei, Katahira & Engineers International dan Pacific Consultants International. Belakangan, yang terakhir didiskualifikasi karena bermasalah.

Kepastian rampungnya desain dasar MRT itu diungkapkan Senior Representative Japan International Cooperation Agency Perwakilan Indonesia Mizuno Takashi dan Dirjen Perkeretaapian Dephub Wendy Aritonang, awal pekan ini. (Bisnis, 10 November)

Wendy sendiri ketika ditemui kemarin mengatakan Dephub tidak bertanggung jawab dalam tender pengerjaan fisik MRT jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas. Sebab, pekerjaan fisik proyek itu dilaksanakan pemprov.

Kerja keras

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis mengatakan pemprov harus kerja keras ekstra dan memiliki argumentasi kuat untuk melakukan pendekatan dengan Dephub guna mendukung percepatan pembangunan fisik MRT.

“Selain kendala koordinasi ini, kendala di lapangan juga terkadang tidak pasti. Namun, kalaupun percepatan seperti rencana pemprov sudah dipastikan gagal, kami berharap semua bisa berjalan sesuai dengan jadwal semula.”

Dimintai tanggapannya, Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Ahmad Haryadi mengatakan sejalan dengan rencana percepatan itu, pemprov melalui APBD 2009 mempersiapkan aspek pendanaan penyediaan lahan dan juga pembangunan konstruksi fisik secara bersamaan.

Masih terkait dengan anggaran MRT, Ketua Komisi D DPRD Sayogo Hendrosubroto (F-PDIP) menilai dana Rp91,5 miliar yang disiapkan di APBD 2009 sebagai cicilan pinjaman seharusnya bisa ditangguhkan.

Pasalnya, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai kapan proyek itu dimulai. Meski, DKI sudah memiliki rencana pembiayaannya. (lihat ilustrasi)(fita indah maulani) (mia.chitra @bisnis.co.id)

 

Oleh Mia Chitra Dinisari

Source: Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

November 12, 2008 at 4:20 am

Posted in bisnis.com

Tagged with ,

Dana JICA cair, desain dasar MRT siap digarap 2009

leave a comment »

JAKARTA: Proyek mass rapid transit system (MRT) jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas, Jakarta, senilai US$1 miliar segera dibangun pada tahun depan, menyusul pencairan dana dari Japan International Cooperation Agency sebesar 1,9 miliar yen untuk pembuatan desain dasar proyek itu.

Senior Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Perwakilan Indonesia Mizuno Takashi mengatakan proyek pembangunan MRT bisa direalisasikan dengan dimulainya pengerjaan desain dasar pada tahun depan dengan dana 1,9 miliar yen.

“Desain dasar dikerjakan mulai tahun depan oleh konsultan teknik yang dipilih berdasarkan tender Departemen Perhubungan. MRT diharapkan bisa beroperasi mulai 2015,” ujarnya pekan lalu.

Lingkup pekerjaan desain dasar meliputi pembuatan desain teknik, manajemen, dan melaksanakan tender asistensi MRT. Proses pengerjaannya diperkirakan selama 14 bulan dan ditargetkan selesai pada akhir Maret 2010.

JICA mengharapkan setelah pemberian pinjaman lunak untuk jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas, pengembangan jalur MRT di Jakarta bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur PT MRT Jakarta Eddie Santosa mengatakan pinjaman lunak dari JICA merupakan sumber pendanaan terbaik karena menggunakan suku bunga tetap 0,2% per tahun dengan masa pembayaran 10 tahun setelah MRT mulai beroperasi.

“Siapa pemenang tender untuk mengerjakan desain dasar ini bukan wewenang kami mengumumkan. Tentu saja yang terpilih adalah perusahaan berpengalaman,” ujarnya.

Peserta tender

Menurut data Bisnis, ada tiga konsorsium yang menjadi peserta tender konsultan desain dasar MRT yaitu konsorsium Nippon Koei, Pacific Consultants International (PCI), dan Katahira & Engineers International.

Pada bulan lalu PCI dikeluarkan dari proses tender karena perusahaan tersebut dinilai sedang bermasalah. Dari dua konsorsium tersisa, baru Katahira &Engineers International yang berpengalaman mengerjakan proyek MRT di Manila, Filipina.

Berdasarkan perhitungan terakhir, PT MRT memperkirakan tarif angkutan massal ini berada pada kisaran Rp6.000-Rp8.000 per penumpang.

Oleh Fita Indah Maulani
Source: Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

November 10, 2008 at 9:18 am

Posted in bisnis.com

Tagged with , ,

Pembangunan konstruksi fisik MRT dipercepat

leave a comment »

JAKARTA: Pemprov DKI memutuskan mempercepat pembangunan konstruksi fisik kereta bawah tanah mass rapid transit (MRT) dari rencana awal 2010 menjadi 2009.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan percepatan itu dimaksudkan agar proyek tersebut dapat segera menyerap tenaga kerja, guna mengantisipasi melemahnya perekonomian Ibu Kota. 

“Pekerjaan konstruksi MRT nantinya diperkirakan menyerap sekitar 50.000 pekerja lokal. Prosesnya akan menggunakan mayoritas material bangunan dan peralatan lokal agar lebih banyak produk lokal terpakai,” ujarnya kemarin.

Dalam catatan Bisnis, kontraktor proyek MRT diperkirakan akan dikuasai kontraktor asal Jepang, tetapi melibatkan perusahaan lokal dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51% banding 49%. Pembagian pengerjaan proyek itu menjadi salah satu persyaratan terkait dengan pinjaman sebesar Rp8,36 triliun pada Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

Penunjukan perusahaan kontraktor itu nantinya akan dipilih melalui proses lelang oleh PT MRT setelah dana pinjaman tahap kedua cair. Biaya pembangunan konstruksi diperkirakan Rp7,2 triliun akan ditandatangani dalam perjanjian pinjaman tahap kedua.

Desain dasar

Direktur PT MRT Eddi Santosa mengatakan berdasarkan jadwal awal konstruksi MRT dimulai akhir 2010 atau kuartal I/2010. Adapun, untuk desain dasar (basic design) di Departemen Perhubungan baru dimulai akhir tahun ini sampai 14 bulan ke depan hingga diperkirakan rampung Maret 2010. 

“Kami akan berupaya untuk mempercepat proses awal dimulainya konstruksi agar pembangunan bisa cepat terealisasi. Kami akan bekerja keras merealisasikannya,” ujarnya kemarin. 

Setelah proses basic design, baru akan dilakukan tender untuk konsultan supervisi dan tender untuk kontraktor desain and build dengan memakan waktu selama 10 bulan mulai dari prakualifikasi, invitation to bidding, penawaran, evaluasi, negosiasi, laporan ke gubernur dan lender sampai dengan kontrak.

Jika konstruksi sudah dimulai, katanya, proses pembangunan bisa dipercepat dengan menggunakan berbagai teknik dan metode konstruksi, dan operasionalisasi diperkirakan bisa dimulai akhir 2015 atau kuartal I/2016. 

Eddi juga mengatakan saat ini tim dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dari Tokyo tengah berada di Jakarta untuk menyelesaikan tahap finalisasi pinjaman tahap kedua senilai US$450 juta yang diajukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Tauchid mengatakan percepatan pembangunan konstruksi MRT bisa saja dilakukan secara bertahap tahun depan di lokasi-lokasi yang akan dibebaskan akhir tahun ini.

Di Dishub sendiri, kegiatan pembebasan lahan akan difokuskan pada depo MRT di terminal Lebak Bulus seluas 7.000 meter persegi dengan dana Rp22 miliar yang dianggarkan tahun ini. 

Total kebutuhan dana pembebasan untuk depo MRT itu, diperkirakan sekitar Rp60 miliar. “Harapannya tahun depan proses pembebasan lahan di Dishub bisa tuntas agar proses konstruksinya bisa berjalan bertahap sesuai jadwal.”  

Oleh Mia Chitra Dinisari

Bisnis Indonesia

source: bisnis.com

Written by jakartamrt

October 29, 2008 at 2:39 am

Posted in bisnis.com

Tagged with , , ,

Lelang konsultan MRT sisakan dua peserta

leave a comment »

JAKARTA: Lelang konsultan teknik proyek mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas tinggal menyisakan dua peserta setelah Pacific Consultants International (PCI) dinilai tengah mengalami masalah internal.Dua konsorsium yang tersisa adalah Nippon Koei dan Katahira & Engineers International.

Dirjen Perkeretaapian Dephub Wendy Aritenang mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari Jepang bahwa PCI sedang mengalami masalah internal setelah kegiatan usahanya ada yang dibekukan.

“Konsorsiun tersebut memang menjadi penawar terendah dalam lelang, tetapi karena masalah tersebut, pemenang lelang akan diberikan kepada penawar terendah kedua,” ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, terdapat tiga konsorsium yang akan bertarung dalam lelang konsultan teknik proyek MRT. Lelang tersebut digelar untuk menyeleksi konsultan teknik internasional proyek MRT senilai Rp9 triliun.

Wendy tidak mengungkapkan peserta mana yang merupakan pihak penawar terendah kedua, tetapi dia memastikan perusahaan yang lebih berpengalaman akan menjadi pemenang lelang.

Berdasarkan catatan Bisnis, Katahira & Engineers International memiliki pengalaman menangani proyek MRT di Manila, Filipina. PCI sendiri sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam penggarapan MRT di Bangkok, Thailand.

Menhub Jusman Syafii Djamal berjanji akan mengumumkan pemenang lelang akhir pekan ini. Dia mengaku sudah memperoleh rekomendasi dari panitia lelang tersebut sehingga pemerintah tinggal menyiapkan surat keputusan pemenang lelang.

Pihak Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sudah sepakat dengan keputusan pemerintah itu guna melanjutkan proses pembangunan proyek MRT di Jakarta. Pekerjaan desain MRT juga akan dipercepat menjadi 12 bulan dari rencana awal sekitar 14 bulan.

Tiga bagian

Sesuai dengan perjanjian, lingkup pekerjaan konsultan teknik MRT terbagi menjadi tiga bagian, yakni membuat desain teknik, manajemen, dan melaksanakan tender asistensi MRT.

Jusman menambahkan masalah dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab JBIC yang berjanji akan langsung mencairkan dananya begitu pemenang lelang diumumkan, apalagi setelah ini masih ada tahap pembangunan.

“Untuk pembangunan, tentu saja kami akan mengadakan lelang kembali untuk mencari kontraktornya,” ujarnya.

Pihaknya berjanji pembangunan MRT jalur ini akan segera terealisasikan. Pembangunan ditargetkan selesai pada 2010. Pemprov DKI Jakarta akan terlibat langsung dalam pengalihan traffic saat konstruksi dan pembebasan lahan.

Pemerintah telah memutuskan proyek MRT tak akan dibatalkan meski krisis keuangan global melanda semua negara termasuk Jepang selaku pemberi utang mengingat proyek itu didanai melalui program special term for economic partnership.

Anggota konsorsium Katahira & Engineers International terdiri dari Hasfarm Dian Konsultan, C.Wayner, Delta Tana Waja, dan IKU Consultant. Konsorsium Nippon Koei meliputi Japan Transportation Consultants Inc, JEC Consultant Corp, Jaya Car, Dardela Yasa Guna, IDK Consultant Ltd, Wiratman, Barbara Raye Consulting, dan LAPI ITB.

Sementara itu, konsorsium Pacific Consultants International beranggotakan Japan Railway Technical Service (JARTS), Metro Consultant, Padeco Consultant Co., IEC, Indonesian Railway Consultant (IREC) Rekayasa, PT Kutami, dan PT Pamintori Cipta.

MRT akan dibangun 14,3 kilometer dengan rute Lebak Bulus-Dukuh Atas dengan sembilan stasiun layang (Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan) serta tiga stasiun bawah tanah (Benhil, Setiabudi, dan Dukuh Atas). (fita.maulani@bisnis.co.id)

Oleh Fita Indah Maulani
Source: Bisnis Indonesia

Jasa & Transportasi
Rabu, 22/10/2008

Written by jakartamrt

October 23, 2008 at 12:51 am

"Kota padat segera bangun moda berbasis rel"

leave a comment »

oleh : Hendra Wibawa
JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah pusat menyarankan kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 5 juta orang mulai mengembangkan moda transportasi berbasis rel.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur Bambang Susantono mengatakan pengembangan moda kereta api di kota besar sangat disarankan untuk menekan biaya transportasi masyarakat sekaligus mengurangi pencemaran. “Kota yang memiliki jumlah penduduk 5 juta orang sudah saatnya membangun moda kereta api,” katanya dalam Seminar Revitalization of Indonesia Railway Sector di Hotel Sari Pan Pacific, hari ini.
Menurut dia, moda kereta api mampu mengangkut jumlah penumpang sangat besar dengan menghasilkan polusi sangat rendah. Selama ini, dia menyatakan sebagian besar kota di Indonesia terlambat mengembangkan moda transportasi berbasis rel, padahal sangat potensial dikembangkan di masa datang.
Bambang mencontohkan kota Jakarta terbukti terlambat dalam pengembangan mass rapid transit (MRT) jika dibandingkan dengan kota-kota lain di luar negeri. “Jakarta terlalu terlambat dalam pembangunan MRT.”
Dia mengharapkan DKI Jakarta mempercepat proses pembangunan MRT guna mengejar ketertinggalan.(yn)

Source: Bisnis.com

Written by jakartamrt

October 21, 2008 at 1:14 am

Konsultan teknik MRT segera diumumkan

leave a comment »

JAKARTA: Pemerintah akan mengumumkan perusahaan konsultan teknik internasional proyek mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas Jakarta pada akhir bulan ini.Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan keputusan itu akan diambil setelah Departemen Perhubungan menyeleksi tiga perusahaan konsultan teknik internasional proyek MRT senilai sekitar Rp9 triliun.

“Saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan akhir bulan ini diumumkan,” katanya seusai rapat konsultasi dengan Menhub Jusman Syafii Djamal di Jakarta, kemarin.

Departemen Perhubungan telah menyelesaikan seleksi terhadap tiga perusahaan konsultan teknik internasional gabungan dari Jepang dan Indonesia.

Ketiga perusahaan itu adalah konsorsium Nippon Koei, Pacific Consultants International (PCI), dan Katahira & Engineers International.

Fauzi menjelaskan pemenang lelang konsultan teknik internasional proyek MRT kemungkinan dipilih dari penawar terendah kedua setelah penawar terendah pertama dinilai bermasalah.

 

Tiga konsorsium konsultan teknik MRT yang lolos seleksi
  Katahira & Engineers International
Anggota: Hasfarm Dian Konsultan, C.Wayner, Delta Tana Waja, dan IKU Consultant
  Nippon Koei
Anggota: Japan Transportation Consultants Inc, JEC Consultant Corp, Jaya Car, Dardela Yasa Guna, IDK Consultant Ltd, Wiratman, Barbara Raye Consulting, dan LAPI ITB
  Pacific Consultants International
Anggota: Japan Railway Technical Service (JARTS), Metro Consultant, Padeco Consultant Co., IEC, Indonesian Railway Consultant (IREC) Rekayasa, PT Kutami, dan PT Pamintori Cipta.

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, Dephub, 2008, diolah 

“Jadi, jangan heran bila Menhub Jusman Syafii Djamal mengumumkan perusahaan konsultan teknik itu.”

Awalnya, perusahaan konsultan teknik penawar terendah telah ditetapkan menjadi pemenang oleh Departemen Perhubungan, tetapi perusahaan itu ternyata mengalami masalah internal sehingga dibatalkan.

Menurut Fauzi, keputusan itu dilakukan agar proyek MRT tak terhambat akibat lambatnya penentuan perusahaan konsultan teknik internasional. “Saya tak mau menyebutkan nama perusahaan internasional itu karena tak etis,” paparnya.

Pihak Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga sepakat dengan keputusan pemerintah itu guna melanjutkan proses pembangunan proyek MRT di Jakarta.

“Setelah kami konsultasikan dengan JBIC, pemberi utang proyek MRT tersebut sependapat untuk ditetapkan yang terendah kedua.”

Dalam konsultasi dengan Menhub, Fauzi mengungkapkan pihaknya telah menyepakai percepatan pekerjaan desain selama 12 bulan dari sebelumnya 14 bulan setelah penentuan pemenang konsultan teknik.

Pekerjaan konstruksi juga disepakati akan dimulai sekitar akhir 2009 atau awal 2010.

Fauzi menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan terlibat langsung dalam pengalihan traffic saat konstruksi dan pembebasan lahan.

Tidak dibatalkan

Pemerintah telah memutuskan proyek MRT tak akan dibatalkan meski krisis keuangan global melanda semua negara termasuk Jepang selaku pemberi utang proyek itu mengingat proyek itu didanai melalui program special term for economic partnership.

Departemen Perhubungan telah mengumumkan tiga perusahaan konsultan teknik internasional lolos prakualifikasi (PQ) untuk proyek MRT jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas, Jakarta sejak tahun lalu.

Ketiga perusahaan itu juga menggandeng perusahaan lokal agar lolos menjadi konsultan layanan teknik MRT sesuai dengan perjanjian pinjaman Indonesia-Jepang.

Ketiga perusahaan Jepang itu merupakan gabungan beberapa perusahaan dari Jepang dan Indonesia yang berminat menjadi konsultan pelayanan teknik MRT Jakarta.

Sesuai dengan perjanjian, lingkup pekerjaan konsultan teknik MRT itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni membuat desain teknik, manajemen, dan melaksanakan tender asistensi MRT.

Jika ketiga perusahaan konsultan Jepang itu dinyatakan lolos, pemerintah akan meminta persetujuan (no objection letter/NOL) ke Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sesuai data Dephub, hanya dua konsorsium yang pernah menangani langsung proyek yang sama di negara lain. Kedua konsorsium itu adalah Katahira & Engineers International yang pernah menangani proyek MRT di Manila, Filipina, dan Pacific Consultants International (PCI) yang menggarap MRT di Bangkok, Thailand.(hendra.wibawa@bisnis.co.id)

Oleh Hendra Wibawa
Source: Bisnis Indonesia

Jasa & Transportasi
Selasa, 21/10/2008

Written by jakartamrt

October 21, 2008 at 12:51 am

Pemerintah segera bahas keterlambatan proyek MRT

leave a comment »

JAKARTA: Pemerintah akan membahas penyelesaian keterlambatan pekerjaan desain dasar (basic desain), pembiayaan (fund channeling), serta pengucuran dana pinjaman tahap pertama proyek Mass Rapid Transit (MRT) pekan depan.

Pembahasan yang akan melibatkan Pemprov DKI selaku pelaksana proyek, Departemen Perhubungan sebagai pembuat desain dasar, serta Departemen Keuangan untuk urusan pembiayaan itu digelar untuk mempersiapkan pekerjaan fisik proyek tersebut.

Pertemuan tiga pihak itu sendiri dilakukan menyusul surat yang dikirim Gubernur DKI Fauzi Bowo per 26 September 2008 untuk menggelar rapat subkomite Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur untuk MRT yang ditujukan kepada Menhub dan Menkeu.

“Selain membahas masalah itu, kami juga akan membahas persiapan tim penaksir dari Japan Bank for International Cooperation yang datang akhir bulan ini untuk persiapan penandatanganan perjanjian pinjaman tahap kedua,” ujar Dirut Utama PT MRT Eddi Santosa di Jakarta, kemarin.

Menggantung

Eddi mengatakan dalam negosiasi untuk pinjaman kedua tersebut, Pemprov DKI akan meminta dukungan dari JBIC guna menuntaskan beberapa permasalahan yang masih menggantung terkait penyelesaian pembangunan MRT itu.

“Proyek MRT adalah proyek pemerintah pusat yang executing agency-nya adalah DKI. Karena itu, untuk mempercepat DKI hanya bisa mengimbau atau mengundang rapat Depkeu dan Dephub dengan dukungan JBIC agar hal ini bisa tuntas,” katanya.

Dia juga mengatakan hingga kini pemerintah pusat belum meneruskan dana pinjaman tahap pertama Rp65 miliar dari JBIC ke pemprov, sehingga kegiatan PT MRT tidak didapatkan dari dana tersebut. Dalam pertemuan itu akan diupayakan percepatan pengucuran dana itu.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan Daerah DKI Ahmad Haryadi mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya percepatan yang difasilitasi oleh DKI agar kegiatan pembangunan MRT bisa segera dilaksanakan sesuai rencana.

“Rapat subkomite yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan ini merupakan salah satu upaya percepatan yang kami lakukan. Kami tidak mau proyek ini tetap sesuai dengan jadwal semula, dari 2009 sampai 2015,” katanya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis mengatakan seharusnya direksi MRT segera mengupayakan percepatan negosiasi dengan pemerintah pusat dan menggegas agar basic desain segera dilaksanakan.

“Negosiasi sifatnya sangat non teknis jadi tergantung direksi, namun jangan-jangan syarat administratif ada yang belum dipenuhi, atau pihak Jepang masih belum melihat kemajuan signifikan dan keseriusan karena pembebasan lahan belum ada hasilnya,” katanya.

 

Oleh Mia Chitra Dinisari

Source: Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

October 14, 2008 at 1:56 am

Rp4,1 triliun pinjaman MRT cair Maret 2009

leave a comment »

 JAKARTA: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemprov DKI diketahui memecah sisa pinjaman proyek mass rapid transit senilai Rp8,19 triliun ke dalam empat tahap sampai 2015 dari sebelumnya hanya dua tahap sampai 2009. Keputusan itu diambil sebagai penyesuaian atas rencana pembangunan proyek MRT yang juga terbagi atas empat tahap-sampai moda transportasi yang diyakini jadi solusi kemacetan di Ibu Kota itu siap beroperasi per 2015. Direktur Utama PT MRT Jakarta Edi Santosa menyatakan dengan keputusan tersebut, Bappenas mengajukan hanya sekitar Rp4,14 triliun atau US$450 juta kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk pinjaman tahap kedua. “JBIC sendiri baru akan melakukan penilaian final (final appraisal) atas angka itu bulan depan. Setelah itu Dephub menetapkan konsultan desainnya. Pencairannya sendiri Maret 2009. Sisanya, yang Rp4,05 triliun, cair sesuai tahapan proyek sampai 2015,” ujarnya di Jakarta, tadi malam.

Menurut Edi, tidak ada masalah dengan angka itu karena selain merupakan hal biasa dalam pencairan anggaran proyek, justru dengan pemecahan tersebut Bappenas bersama pemprov dapat melakukan peninjauan utang setiap tahun guna kepentingan penyusunan APBN atau APBD.

Dia menginformasikan selain menyiapkan pengucuran dana pinjam tahap kedua, JBIC juga tengah menyiapkan hibah pembuatan kajian MRT rute Dukuh Atas-Kota sebagai lanjutan atas rencana pembangunan MRT rute Lebak Bulus-Dukuh Atas. Nilai hibah yang akan diberikan oleh JBIC itu akan ditentukan setelah pembahasan ruang lingkup kinerja antara pemprov dan JBIC selesai dilaksanakan. “Namun, mereka [JBIC] menganggarkan hibah itu bisa efektif per Februari 2009,” tambahnya. Inventarisasi pekerjaan Terkait dengan pembangunan MRT, dia mengatakan, inventarisasi pekerjaan berupa pengukuran pematokan lahan di kecamatan Lebak Bulus dan Cilandak Barat saat ini sudah dikerjakan.

Setelah itu, DKI merenegosiasi nilai ganti rugi lahan yang dibayarkan pada pemilik tanah. Edi menjelaskan anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan tahun ini mencapai Rp62 miliar untuk Dinas Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab pembebasan lahan koridor, dan Dinas Perhubungan di pembebasan lahan untuk depo. Sedang mengenai modal yang disetor DKI dalam PT MRT, dia mengungkapkan, hingga saat ini belum dikucurkan karena masih menunggu pengesahan APBD DKI Perubahan 2008 yang masih menunggu proses administrasinya dari Depdgari.

Total pembiayaan MRT diperkirakan Rp10,26 triliun. Sumbernya diperoleh dari pinjaman JBIC sebesar Rp8,36 triliun, penyertaan modal pemerintah pusat Rp1,25 triliun, dan penyertaan modal pemprov Rp0,65 triliun. Pinjaman JBIC tahap pertama sudah cair Juni lalu sebesar Rp165 miliar. Lintasan MRT dibangun 14,3 kilometer dengan rute Lebak Bulus-Dukuh Atas dengan sembilan stasiun layang (Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan), serta tiga stasiun bawah tanah (Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas). Pada perkembangan lain, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan Pemprov akan melakukan program revitalisasi jalur kereta api dalam kota guna meningkatkan persentase jumlah penumpang kereta api sebagai salah satu moda transportasi massal di Jakarta.

“Selain itu juga perlu ada sinkronisasi ticketing antara sarana transportasi kereta api dan transportasi lainnya seperti busway. Sesudah itu adalah percepatan pembanguan rel kereta api ganda lintasan Manggarai-Cikarang yang masih terganjal pembebasan lahan,” katanya. Pembangunan rel ganda yang disebut terakhir itu merupakan program Departemen Perhubungan, dengan kewajiban pembebasan lahan diserahkan ke pemprov. Rel itu direncanakan melewati tiga rute, yakni Tanah Abang-Serpong, Serpong-Bekasi, dan Manggarai-Cikarang. Dari tiga rute itu, hanya Manggarai- Cikarang yang belum selesai. Investor di rute ini, JBIC, mengajukan Rp312.000 per meter untuk ganti rugi rumah yang digusur, sedangkan warga meminta Rp1,5 juta.

(mia.chitra@bisnis.co.id)

Oleh Mia Chitra Dinisari

Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

September 10, 2008 at 9:23 am

Penerapan electronic road pricing di Jakarta bakal mundur

leave a comment »

JAKARTA: Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) kemungkinan bakal mundur, menyusul masih belum maksimalnya sarana dan prasarana angkutan umum di Jakarta saat ini.Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Mochammad Tauchid mengatakan kepastian penerapan ERP itu juga menunggu kepastian masuknya sistem baru itu dalam undang-undang lalu lintas yang masih digodok Departemen Perhubungan.

“Kami terus melakukan sosialiasasi, walaupun belum tahu kapan dilaksanakannya. Tapi kalau bisa secepatnya lebih baik,” ujar dia kemarin.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bambang Susantono sebelumnya mengatakan pemerintah tidak akan membatasi peserta tender kendati Jepang, Singapura dan Norwegia sudah mengajukan minatnya dalam proyek tersebut.

“Tender itu terbuka dan digelar sesuai jadwal, karena rencananya kutipan pengguna jalan secara elektonik itu akan diberlakukan akhir 2010 setelah tersedia moda alternatif seperti busway 15 koridor dan MRT [mass rapid transit],” katanya.

Namun, dia juga menegaskan ERP ini efektif bila moda alternatif seperti bus di koridor busway bisa mengangkut penumpang setiap lima menit sekali dan juga sarana angkutan umum lainnya sudah memadai.

“Bila sarana angkutan umum tidak diperbaiki secara total football maka akan terjadi kemacetan total di semua lini jalan di Jakarta dan greenhouse gases [seperti CO2] sebesar 2,35 kali,” jelasnya.

Penerapan ERP diharapkan mendorong warga menggunakan angkutan umum, mengubah waktu dan atau rute perjalanan. Dia mengakui dibutuhkan waktu dan biaya untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan dari warga serta sistem yang menjamin bahwa pemasukan akan diatur dan dimanfaatkan dengan baik.

Belum terpenuhi

Tauchid mengakui fasilitas penunjang seperti angkutan umum misalnya busway dan kereta api di Jakarta hingga kini belum bisa dipenuhi. “Daya tampung layanan busway dan kereta api kita masih belum maksimal. Jadi tidak mungkin menampung jumlah penumpang yang pastinya akan membeludak jika banyak orang pindah ke kendaraan umum dari kendaraan pribadi,” ujar dia.

Kajian atas rencana pelaksanaan ERP itu, kata dia, telah dilakukan beberapa instansi baik instansi perhubungan maupun instansi terkait lainnya.

Dia menegaskan penerapan ERP sendiri akan terus diupayakan segera direalisasikan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta terutama di kawasan three in one yang setiap harinya mencatat perputaran kendaraan (trip) roda empat sebanyak 17 juta kali per hari, dengan sebanyak 6 juta kendaraan yang berkendara.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis membenarkan jika rencana penerapan ERP tidak mungkin dilakukan tahun depan karena belum memadainya layanan transportasi umum di Jakarta.

Menurut dia, langkah menerapkan ERP untuk sekadar menambah pungutan retribusi tidak akan menjadi solusi yang efektif dan ideal dalam mengatasi kemacetan di Jakarta, dan membuat warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Jika ini dipaksakan, maka yang terjadi adalah kemacetan di pagi hari makin berat. Saya harap juga kita tidak sekadar latah ikut-ikutan negara lain yang sudah sukses menerapkannya terlebih dulu,” ujarnya.

Pemerintah akan memasukkan sistem jalan berbayar menggunakan metode electronic road pricing (ERP) pada revisi UU Lalu Lintas. Undang-undang tersebut menjadi landasan diterapkannya ERP di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

ERP akan diterapkan bagi pengguna mobil yang melalui wilayah 3 in 1 dengan tarif sebesar Rp20.000 per unit, sementara untuk sepeda motor masih dikaji besaran yang sesuai.

Oleh Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

Source: Bisnis Indonesia

Written by jakartamrt

August 29, 2008 at 3:49 am

Posted in bisnis.com

Tagged with ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.